Swarasultra.com, Kendari - Pj. Gubernur Sultra diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, resmi membuka Rapat Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra serta dirangkaikan dengan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di salah satu hotel di Kendari, Kamis (28/12/2023).
Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio memimpin deklarasi damai. (Foto : Istimewa)
Kegiatan ini mengusung tema Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mewujudkan pemilu, Pilpres dan Pilkada Damai tahun 2024 diselenggarakan Badan Kesbangpol Provinsi Sultra.
Pj. Gubernur yang diwakili Sekda Sultra secara resmi membuka Rakor tersebut. Dalam arahannya menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ekonomi global dunia saat ini, masih mengalami ketidak kepastian hal ini juga bisa berdampak pada proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Indonesia.
Penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan baik nasional maupun daerah harus berpihak pada upaya menciptakan kondisi aman dan damai yang bermuara, pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan skala prioritas.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, hal ini berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang berarti sampai dengan hari ini. Jika kalau kita hitung mundur masih tersisa 47 hari lagi, untuk itu perlu bagi kita semua untuk terus berkosentrasi dalam mengawal pemilu tahun 2024," ungkap Sekda.
Sebagaimana arahan Presiden RI pada rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tanggal 2 Desember 2023 yang digelar di Jakarta, memaparkan lima arahan yakni :
Pertama, memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas, Kedua memastikan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan.
Ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan, Keempat bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu, Kelima perkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
Dalam arahan Presiden ini yang telah disebutkan tadi ada 5 poin, dimaksudkan untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai, persoalan yang akan muncul pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Lebih lanjut Asrun menjelaskan, data wajib pilih yang dirilis oleh KPU Sultra bahwa dari 17 Kab/Kota yang di Sulawesi Tenggara tahun 2024 berjumlah 1.867.931 orang, yang terdiri dari laki-laki 931.298 dan perempuan 936.633. Tempat pemungutan suara yang tersebar di 2.285 desa dan kelurahan se-Provinsi Sulawesi Tenggara, berjumlah 8.154.
Sehingga jumlah pemilih tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri, bagi kita semua ditambah dengan letak geografis Sulawesi Tenggara yang cukup luas terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
"Serta harapannya, kepada aparat dan seluruh unsur penyelenggara pemilu yang bertugas, untuk mendistribusikan kotak suara dan surat suara, agar mempersiapkan dengan baik dalam pendistribusiannya, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024,di bumi anoa Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan aman, damai dan tanpa celah" ucap Sekda.
Selain itu, faktor kondisi alam juga menjadi perhatian kita bersama, mengingat bahwa saat ini kondisi cuaca sudah mulai, mengalami anomali sebagian besar di wilayah Sulawesi Tenggara, sudah mulai memasuki musim penghujan.
Sehingga dapat tersalurkan dengan aman ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan pemilu yang diawali pada Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada bulan Februari tahun 2024 harus menjadi acuan, bagi penyelarasan pelaksanaan tahapan Pemilu.
Sehingga penting bagi kita semua, untuk mendorong kampanye yang berkualitas demi, menyehatkan jalannya pesta demokrasi, pada pemilu tahun 2024 yang aman,damai tanpa celah, dan kepada seluruh aparat yang bertugas mengamankan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
"Saya menghimbau, untuk terus melakukan penetrasi, pada daerah-daerah rawan konflik lakukan komunikasi yang baik dan intensif, dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Mari bersama-sama menjaga dan menjalin keutuhan negara dan bermasyarakat, serta sukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024," tutup Sekda Sultra.
Selanjutnya deklarasi pemilu damai dari Forkopimda Provinsi Sultra dan pejabat terkait, yang dipimpin Sekda dan diikuti pejabat lainnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba menjelaskan bahwa Rakor Forkompinda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, dengan membahas semua isu-isu di masyarakat. Dan kebetulan menghadapi Pemilu, sehingga tema pemilu yang diangkat.
"Bagaimana sinergitas Forkompinda baik provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka Pemilu damai," ungkap Harmin.
Ditanya terkait kondisi politik dan keamanan menjekang Pemilu 2024, Harmin menyebut masih aman dan terkendali. Tidak ada hal yang signifikan terhadap kondisi Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kegiatan Rakor dilanjutkan dengan diskusi dengan menghadirkan unsur Forkopimda Sultra yakni, Danrem 143 Haluoleo, Kabinda Sultra, Wakajati Sultra, perwakilan Pengadilan Tinggi Sultra, Danlanud dan Danlanal.
Selain itu hadir juga para ketua ketua partai politik, Kapolres, Kajari se Sultra, Asisten 1 Setda Sultra, para Kepala OPD Lingkup. Pemprov. Sultra atau yang diwakili, Forkopimda Kab/Kota, Perwakilan Ombudsman, Para Bupati/Walikota se-Sultra, Pj. Walikota Kendari, Badan Kesbangpol Kab/Kota se-Sultra. (Red)
.jpg "Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-60 Tahun 2024, Pj Gubernur : Kesehatan Tanggung Jawab Bersama")
