Swarasultra.com, Kendari - Presiden Jokowi dari Istana Merdeka Jakarta menyerahkan 2,5 juta sertipikat tanah secara virtual di seluruh Indonesia. 200 sertipakat di antaranya adalah untuk Sulawesi Tenggara pada Senin (04/12/23).
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga penerima di ruang pola kantor gubernur. (Foto : Istimewa)
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto didampingi Kakanwil BPN Asep Heri, mengatakan bahwa 200 sertipikat yang diserahkan terdiri dari 169 sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 20 sertipikat redistribusi tanah, lalu 1 sertipikat yang merupakan aset Pemda, 5 sertipikat tanah wakaf, dan 5 lainnya merupakan sertipikat rumah ibadah.
Mengawali kegiatan, Presiden menyampaikan progres penerbitan sertipikat tanah di Indonesia, serta apresiasi atas launching sertipikat elektronik yang digagas Kementerian ATR/BPN.
"Alhamdulillah, sampai dengan saat ini terdapat 109 juta sertipikat yang diterbitkan Pemerintah. Barusan saya dibisiki Pak Hadi (Menteri ATR/BPN) bahwa target tahun depan mencapai angka 120 juta sertipikat. Saya juga ucapkan selamat atas launching sertipikat elektronik sebagai digitalisasi layanan pertanahan," kata Presiden.
Selesai acara bersama Presiden, Pj Gubernur menyampaikan bahwa sertipikat merupakan wujud kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta sebagai bukti otentik kepemilikan tanah. Oleh karena itu, haruslah dimanfaatkan secara maksimal.
"Dengan adanya legalitas kepemilikan, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Pj Gubernur.
Selanjutnya, Pj Gubernur juga mengapresiasi Kakanwil beserta jajaran BPN se-Sultra yang telah bekerja untuk menyelesaikan program strategis nasional.
"Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Kakanwil dan jajaran karena telah berhasil menyelesaikan 62.967 sertipikat PTSL, dan 20.563 redistribusi tanah. Informasinya, Sultra merupakan salah satu dari empat Provinsi di Indonesia yang telah tuntas 100 persen," ungkapnya.
Andap juga menyinggung bahwa kebutuhan masyarakat terhadap tanah akan terus meningkat sejalan dengan cepatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, sertipikat menjadi hal yang fundamental sebagai legal standing kepemilikannya.
"Atas nama Pemprov Sultra, saya mendukung Kakanwil BPN untuk mengambil langkah-langkah sertifikasi tanah di Sultra dalam rangka menyukseskan program reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses," pungkasnya.
Sebagai informasi bahwa pada tahun 2024, Kanwil BPN Sultra dalam Program Strategis Nasional (PSN) memiliki targel sertifikasi tanah PTSL sebanyak 37.137 sertipikat, dan redistribusi tanah sebanyak 14.500 sertipikat.
Sementara itu, Kepala kantor wilayah (Kakanwil) BPN Sultra, Asep Heri mengatakan, Provinsi Sultra terdiri dari 16 Kantor Pertanahan kabupaten dan kota, baik daratan maupun kepulauan dalam perspektif pertanahan dan ruang memiliki estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 1.915.690 bidang dan yang telah terdaftar ada 1.399.939 bidang atau 73,07%.
"Untuk Sultra dari 1,9 juta, itu sudah selesai 1,3 juta atau setara dengan 73 persen. Kita masih 26 persen atau 515.751 bidang," ucapnya.
Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023, BPN Sultra telah menyiapkan dua strategi, yakni membuat dua gerakan dan membentuk desa binaan dengan nama kegiatan Gerakan bersama masyarakat pesangan tanda batas (Gema Patas) untuk mencegah adanya cekcok dan pencaplokan.
Kemudian Gerakan bersama pengumpulan data-data yuridis (Gema Boldadis) sebagai bentuk bukti kepemilikan atas hak-hal yang dimiliki masyarakat.
Adapun di tahun 2024 Kanwil BPN Sultra menargetkan sebanyak 37.137 sertifikat hingga sampai di bulan Juni untuk ditahapan pertama.
"Jadi 2024 kita punya target, kita punya target 37.137 sertifikat tahap awal. Kalau sudah selesai di bulan Juni, Insyallah kita akan mengajukan permohonan penambahan target kedua," tuturnya.
Di tempat yang sama La Ode Nafiu, salah satu warga penerima sertifikat mengungkapkan rasa terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi serta pihak BPN Sultra. Sebab selama puluhan tahun tanahnya kurang lebih seluas 2 hektare belum memiliki sertifikat.
"Sudah lama Pak. Saya di situ dari tahun 1978 Pak," singkatnya.
Turut hadir pada penyerahan tersebut yakni Kakanwil BPN Sultra, para Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, dan masyarakat penerima sertipikat. (Red)
