Swarasultra.com, Kendari - Penjabat Gubernur (Pj) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto meminta setiap kepala daerah agar intens monitor situasi di lapangan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan inflasi. 
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto saat membuka Rapat koordinasi TPID di salah satu hotel di Kendari. (Foto : Istimewa)
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Andap dalam rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah kabupaten dan kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel Kendari, Kamis (16/11/2023).
Andap menekankan kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai rekomendasi dari BPS dan Bank Indonesia (BI) Sultra melalui gerakan pangan murah, gerakan pasar murah, menjaga fluktuasi harga beras, menjaga stabilitas harga BBM dan bahan bakar rumah tangga, operasi pasar, serta terus serap anggaran pengendalian inflasi.
Untuk itu ia berharap agar para kepala daerah dapat mengimplementasikan strategi exit pengendalian inflasi guna menekan angka inflasi di wilayahnya masing-masing, menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sultra.
Dia pun menekankan agar setiap kepala daerah di Sultra harus turun untuk mencari solusi termasuk masalah LPG 3kg, terlebih untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) ada terjadi permasalahan, dari tiga yang ada di Sultra, satu SPBE izinnya belum ada, satu terbakar di Konawe, sehingga satu saja yang beroperasi yakni di Kendari.
Dan jika ada masalah, kepala daerah sudah seharusnya melakukan langkah-langkah yang tepat.
“Mari akhiri tahun 2023 dengan baik, masih ada momen lagi yakni natal selain perayaan agama tetapi ada juga potensi kenaikan harga,” pungkasnya.
Untuk diketahui saat ini Inflasi di Sultra kian terkendali, bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi mengalami penurunan tiap bulannya. Pemerintah Provinsi Sultra mampu menekan laju inflasi dari 3,46 persen pada bulan September, menjadi 3,14 persen pada bulan Oktober 2023.
Sementara, kisaran target inflasi 2023 ialah 2 hingga 4 persen (year on year). Intinya target inflasi 2023 harus di bawah standar nasional yakni 2,56 persen. Adapun, penyumbang inflasi ialah beras yakni 1,15 persen dan angkutan udara 0,21 persen.
Pj gubernur Sultra berharap lewat Rakor TPID dapat menciptakan kebijakan bersama yang efektif untuk mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas ekonomi.
Andap optimistis, melalui rakor dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi.
"Meski demikian, seluruh jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra dan instansi terkait agar tidak berpuas diri dan tetap waspada dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing," tutup Andap. (Red)
