Swarasultra.com, Kendari - Gubernur Sultra H. Nur Alam tak main-main untuk membenahi pengelolaan anggaran dan keuangan Pemprov Sultra. Nur Alam mewarning Seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Sultra untuk wajib bertanggung jawab terhadap institusi dan jabatan yang diemban. Jika tak mampu bekerja maka sebaiknya mundur. Hal itu ditegaskan Gubernur saat memimpin rapat evaluasi daya serap anggaran bersama Kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV Pemprov Sultra di Aula Sangiano Bandera Rujab gubernur Sultra (12/10/2013). 
Para kepala SKPD dan pejabat eselon III dan IV Pemprov Sultra saat rapat evaluasi daya serap anggaran di Rujab Gubernur Sultra (Foto : Swarasultra.com)
"Bila tidak mengindahkan instruksi, dan tidak tanggung jawab maka jabatan kepala SKPD akan saya evaluasi dan saya akan ganti. Jabatan bukanlah hadiah tetapi amanah yang harus dikerjakan sesuai tupoksi. Dalam pengelolaan anggaran jangan ada yang tidak sesuai aturan dan merugikan negara" tegas Nur Alam.
Nur Alam mengingatkan SKPD agar jangan membuat program yang rumit yang tidak mampu di laksanakan.
"Jangan ada kepala SKPD yang ketika diinstruksi untuk melengkapi Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah disurati tapi tidak menanggapi. Kepada BKD saya perintahkan agar setiap Jumat sore cek semua Kepala SKPD agar jangan ada yang keluar daerah dan Kepada Kepala Bapedda buat format untuk kepala SKPD untuk membuat pernyataan memenuhi kewajibannya yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dan bagi yang tidak sanggup November saya akan ganti," kata Nur Alam.
Untuk seluruh pelaporan pertanggung jawaban keuangan lanjut Nur Alam, jangan dianggap enteng dan semua data disingkronkan. Selain itu dana CSR Antam agar disinergiskan dengan program pembangunan Sultra, sehingga jelas penggunaan rincian dananya. Penertiban aset daerah ditelusuri dan ditertibkan secara jelas dan transparan dan disertai dokumen yang lengkap. Selain itu untuk pembebasan tanah lokasi pembangunan jembatan Bahteramas harus segera dituntaskan dengan melibatkan BPKP karena proses tendernya akan dilangsungkan Januari tahun 2014.
Gubernur berharap, agar rapat anggaran tidak hanya sekadar formalistik yang rutin dilakukan setiap tahun. Seluruhh PNS baik yang negeri maupun yang honor seluruhnya adalah staf Gubernur, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan ada lembaga yang tidak punya staf, dan jangan ada dikotomi ada lembaga yang pohonnya tinggi dan tidak punya buah. Gubernur memerintahkan Sekda Prov untuk memfungsikan para asisten dan staf ahli sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Menurut Nur Alam, dalam pelaksanaan tugas jangan memperpanjang birokrasi sehingga menghambat proses administrasi. Kepada seluruh stake holder Pemprov, diwajibkan tertib administrasi, akuntabel dan terhindar dari korupsi jangan ditawar-tawar lagi, dan target.Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di 2014 tercapai. Semua regulasi kebijakan Pemprov terjaga dengan baik dan tidak ada yang melanggar.
"Seluruh SKPD yang akan lelang segera menyiapkankan dan menyampaikannya pada LPSE. Bagi proyek yang tidak bisa diselesaikan jangan dipaksakan dan tunggu di 2014. Rekapitulasi pengadaan barang dan jasa dan para SKPD yang belum menyampaikan RUP segera menyampaikan RUP. Para staf-staf yang mengelola administrasi pengelola proyek agar diperhatikan integritasnya dan para SKPD yang belum menyampaikan laporan RUP untuk segera menyampaikannya,” tukasnya. (adm)
