Swarasultra.com, Kendari - Gubernur Sultra H. Nur Alam menegaskan pada seluruh jajaran kepala daerah di Sultra agar menyediakan anggaran untuk jaminan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur saat membuka rapat kerja kesehatan daerah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota serta para Bupati/Wakikota di aula Swissbel, Kamis (10/10/ 2013). 
Gubernur Sultra, Nur Alam saat membuka rapat kerja kesehatan yang di hadiri seluruh Kadis Kesehatan dan para Bupati se-Sultra (Foto : Swarasultra.com)
Menurutnya, untuk merealisasikan anggaran jaminan kesehatan maka harus segera disusun kesepakatan bersama antara Pemprov, Kabupaten dan Kota yang memuat bentuk formulasi sharing anggaran tersebut, dengan tetap dalam koridor prinsip gotong royong.
"Untuk itu saya tugaskan Kepala Bapeda Provinsi bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan arahan Sekda Prov untuk segera menindaklanjutinya dan melaporkan hasilnya pada Gubernur," tukas Nur Alam.
Untuk menghasilkan data peserta yang paling valid dan dapat dipertanggungjawabkan, lanjut Nur Alam, perlu dilakukan pendataan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) dengan sisitem by name by addres, kemudian ditindak lanjuti dengan penetapan kepersertaan oleh Bupati/Walikota.
"Pentingmempersiapkan seluruh rumah sakit Kabupaten/Kota menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagai langkah strategis mereformasi manajemen kelembgaan rumah sakit untuk meningkatkanefektifitas operasional pelayanan rumah sakit," katanya.
Dijelaskan Nur Alam, setiap Pilkada dari seluruh kandidat kepala daerah tidak ada yang tidak menyertakan progran kesehatan, tapi sayangnya setelah terpilih tidak mengimplementasikan program kesehatan. Padahal kesehatan itu penting dalam pembangunan, karena bagaimana suatu daerah bisa maju jika masyarakatnya sakit.
Gubernur meminta seluruh stakeholder kesehatan untuk memberikan masukan yang penting. Serta para Kepala Daerah kabupaten/kota diminta komitmen membangun kesehatan.
Ditempat yang sama, Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemententerian Kesehatan RI, Maulinda Sitanggang yang menghadiri acara Rakerkesda mengaharapkan, keseriusan dan kesiapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sultra untuk menyongsong sistem jaminan sosial nasional.
"Januari 2014 SJSN akan berlaku secara nasional. Untuk itu kita harapkan Sultra matang mensukseskannya," ujarnya. (adm)
