 |
| Gubernur Sultra, Nur Alam (dok) |
KENDARI - Seleksi calon pegawai
negeri sipil daerah (CPNSD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menelan
anggaran sebesar ratusan juta rupiah. Hal itu sebagai syarat dalam proses
penerimaan CPNSD di daerah ini.
Menurut Gubernur Sultra, Nur Alam, sebagai
penyelenggara seleksi setiap daerah akan dibebankan anggaran untuk membiayai
seleksi tersebut.
"Tentu anggaran yang akan digunakan itu anggaran pemda, kalau tidak salah anggarannya sekitar 500 atau 600 juta untuk seleksi CPNS di Sultra," terangnya, Kamis (10/10/2013).
Sebagai penyelenggara, tentunya pemerintah provinsi sudah menyiapkan anggaran tersebut karena merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.
"Anggaran tersebut akan digunakan untuk proses seleksi tentunya, semua sudah ada bagiannya secara teknis tidak bisa saya jabarkan, namun anggarannya sudah kami siapkan," kata Nur Alam.
"Tentu anggaran yang akan digunakan itu anggaran pemda, kalau tidak salah anggarannya sekitar 500 atau 600 juta untuk seleksi CPNS di Sultra," terangnya, Kamis (10/10/2013).
Sebagai penyelenggara, tentunya pemerintah provinsi sudah menyiapkan anggaran tersebut karena merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.
"Anggaran tersebut akan digunakan untuk proses seleksi tentunya, semua sudah ada bagiannya secara teknis tidak bisa saya jabarkan, namun anggarannya sudah kami siapkan," kata Nur Alam.
Terkait penentuan kelulusan CPNSD
tersebut lanjut Nur Alam, dipastikan penentuan kelulusan PNS akan ditentukan
oleh pemerintah pusat, tanpa ada campur tangan dari pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota.
"Memang pelaksanaannya di daerah masing-masing, namun dalam penentuan kelulusan itu bukan kami yang periksa, sudah ada juga standar yang diberikan, sehingga tidak perlu takut akan adanya kecurangan," tegasnya, Kamis (10/10/2013).
Nur Alam melanjutkan, meski seleksi dilakukan di daerah masing-masing dengan memenuhi syarat untuk melaksanakan perekrutan CPNS, namun pemeriksaannya akan dilakukan di pusat.
"Gubernur atau kepala daerah itu hanya selaku koordinator saja, namun proses pemeriksaan akan dilakukan di jakarta dan akan diawasi langsung oleh KPK, MenPAN serta instansi terkait," jelasnya.
Untuk itu, ia berharap kepada seluruh pelamar yang telah mendaftar sebagai CPNS, tidak perlu khawatir adanya kecurangan, yang perlu dilakukan saat ini yakni menjalani seluruh proses.
"Memang pelaksanaannya di daerah masing-masing, namun dalam penentuan kelulusan itu bukan kami yang periksa, sudah ada juga standar yang diberikan, sehingga tidak perlu takut akan adanya kecurangan," tegasnya, Kamis (10/10/2013).
Nur Alam melanjutkan, meski seleksi dilakukan di daerah masing-masing dengan memenuhi syarat untuk melaksanakan perekrutan CPNS, namun pemeriksaannya akan dilakukan di pusat.
"Gubernur atau kepala daerah itu hanya selaku koordinator saja, namun proses pemeriksaan akan dilakukan di jakarta dan akan diawasi langsung oleh KPK, MenPAN serta instansi terkait," jelasnya.
Untuk itu, ia berharap kepada seluruh pelamar yang telah mendaftar sebagai CPNS, tidak perlu khawatir adanya kecurangan, yang perlu dilakukan saat ini yakni menjalani seluruh proses.
Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang akan segera dilakukan pada tanggal 3 November. Para pencari kerja mulai mempertanyakan terkait
transparansi yang dilakukan pemerintah dalam seleksi CPNSD tersebut.
