Swarasultra.com, Kendari - DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sepakat akan menanyakan langsung di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat terkait kejelasan dana kompensasi buat pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di daerah itu. 
Rapat dengar pendapat DPRD Sultra membahas tentang kejelasan dana kompensasi pengungsi (Foto : Swarasultra.com)
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat antara anggota komisi IV DPRD, Kepala Dinas Sosial Iskandar dan Kepala Biro Kesra Sultra, La Ode Mustari serta perwakilan pengungsi Maluku dan Maluku Utara, Jumat (20/9/2013) di gedung dewan setempat.
Sebelumnya, kemarin puluhan pengungsi korban konflik Ambon yang tergabung dalam Saluran Aspirasi Rakyat (SARA) berunjukrasa menuntut penyaluran dana konpensasi buat mereka. Para pengungsi mempertanyakan kompensasi dana yang telah dijanjikan pemerintah melalui Kementerian Kesra, sesuai dengan rapat pada tanggal 22 Maret 2013.
Kepala Biro Kesra Sultra, La Ode Mustari menjelaskan, dana yang dimaksud SARA belum terealisasi karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya tidak bisa memberikan kompensasi apa-apa.
"Kami ini selalu bekerja sesuai dengan petunjuk atasan kami, sejauh ini belum ada surat yang menyatakan bahwa dana kompensasi tersebut ada pada kami karena setahu kami dana tersebut sudah dihapuskan," terangnya dalam rapat, Jumat (20/9/2013).
Sementara ketua komisi IV DPRD Sultra, Abu Bakar Lago mengatakan, pemerintah juga telah berjanji bakal memberikan dana kompensasi jika ada kejelasan. Sehingga dalam rapat dengar pendapat disepakati untuk bertemu dengan pemerintah pusat.
"Kita sepakati untuk kembali mempertanyakan anggaran tersebut kepada pemerintah pusat, kalau memang jelas, pasalnya dana tersebut sudah lama dijanjikan dan diperjuangkan. Sedangkan surat kepada SARA untuk kembali dipertanyakan kepada Menkokesra, tentang kejelasan dana tersebut, kalau memang masih ada pasti akan diberikan," kata Abu. (adm)
