 |
| Ketua DPRD Sultra, LM. Rusman Emba |
KENDARI - Rapat dengar pendapat
(Hearing) antara DPRD dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi
Tenggara, Senin (9/9/2013) yang membahas tentang masalah kepegawaian, terpaksa
ditunda hingga Kamis (12/9/2013). Pasalnya, Kepala BKD Nur Endang Abbas yang
seyogya memberikan penjelasan terkait masalah kepegawaian di Sultra tidak hadir
dalam hearing tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut,
kata Ketua DPRD Sultra, LM. Rusman Emba, hanya dihadiri oleh Kepala Bagian
Mutasi BKD, Armada, sehingga pihaknya tidak bisa meminta keterangan yang lebih
jauh lagi.
" Hearing hari ini terpaksa kami pending hingga Kamis mendatang karena Kepala BKD-nya sedang ada tugas keluar daerah, sehingga kami tidak meminta keterangan lebih banyak dan pasti kepada kepala bagiannya saja," kata Rusman usai memimpin rapat, Senin (9/9/2013) di gedung DPRD Sultra.
Ia melanjutkan, rencananya dewan akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerimaan K1 dan K2, penerimaan CPNS melalui jalur umum dan tentang mutasi pegawai BLH tanpa prosedur yang jelas.
"Memang ada beberapa pertanyaan yang kami ingin minta kejelasannya selain K1 dan K2, kami juga ingin meminta klarifikasi terkait penerimaan CPNS yang diselenggarakan dibuka untuk instansi mana dan kuotanya berapa orang," katanya.
"Kami juga ingin minta kejelasan dari BKD, apa alasannya memutasi salah satu pegawai BLH, Yusnani yang memiliki kompetensi, bahkan jika ada kunjungan tenaga ahli, Yusnani yang mendampingi tapi yang bersangkutan justru dimutasi ke kesbang," ujarnya.
Rusman menambahkan, demi kejelasan beberapa pertanyaan yang akan diklarifikasi kepada BKD, pihaknya memilih untuk menunggu kepulangan Kepala BKD, Nur Endang Abbas.
"Kabar yang kami dapat, Ibu Endang akan pulang hari Rabu, sehingga kami putuskan untuk kembali melakukan rapat dengar pendapat pada Kamis mendatang," ujarnya.
" Hearing hari ini terpaksa kami pending hingga Kamis mendatang karena Kepala BKD-nya sedang ada tugas keluar daerah, sehingga kami tidak meminta keterangan lebih banyak dan pasti kepada kepala bagiannya saja," kata Rusman usai memimpin rapat, Senin (9/9/2013) di gedung DPRD Sultra.
Ia melanjutkan, rencananya dewan akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerimaan K1 dan K2, penerimaan CPNS melalui jalur umum dan tentang mutasi pegawai BLH tanpa prosedur yang jelas.
"Memang ada beberapa pertanyaan yang kami ingin minta kejelasannya selain K1 dan K2, kami juga ingin meminta klarifikasi terkait penerimaan CPNS yang diselenggarakan dibuka untuk instansi mana dan kuotanya berapa orang," katanya.
"Kami juga ingin minta kejelasan dari BKD, apa alasannya memutasi salah satu pegawai BLH, Yusnani yang memiliki kompetensi, bahkan jika ada kunjungan tenaga ahli, Yusnani yang mendampingi tapi yang bersangkutan justru dimutasi ke kesbang," ujarnya.
Rusman menambahkan, demi kejelasan beberapa pertanyaan yang akan diklarifikasi kepada BKD, pihaknya memilih untuk menunggu kepulangan Kepala BKD, Nur Endang Abbas.
"Kabar yang kami dapat, Ibu Endang akan pulang hari Rabu, sehingga kami putuskan untuk kembali melakukan rapat dengar pendapat pada Kamis mendatang," ujarnya.
Sebelumnya, masalah mutasi sepihak yang
dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih terus bergulir. Meski Pemrov
Sultra berkilah telah terjadi miskoordinasi pada kedua istansi tersebut.
Ketua DPRD Sultra, Rusman Emba mengatakan,
akan melakukan pemanggilan kepada pihak BKD untuk mengklarifikasi persoalan
itu.
"Kami akan agendakan untuk minta klarifikasi Kepala BKD soal itu. Kasus semacam ini mestinya tidak boleh terjadi. Dalam proses mutasi ini, BKD wajib transparan," tegas Rusman saat ditemui usai rapat paripurna penetapan KUA-PPAS Pemrov Sultra, akhir pekan lalu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra, HM.Saleh Lasata menjelaskan bahwa kejadian itu hanya masalah koordinasi saja. "Kalau dirunut, sebenarnya saya yang salah. Soalnya, simpul koordinasinya ke saya. Memang saya akui lama berada di luar daerah, sehingga belum sempat ketemu mereka sudah melantik," terangnya.
