KENDARI - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, bekerja sama dengan beritakendari.com, akan menyelenggarakan kegiatan dialog dan workshop
dengan tema Meneguhkan eksistensi pers dan etika jurnalisme pada Rabu (
25/9/2013) bertempat di swissbel hotel kendari.
Dalam acara Dialog itu, AJI Kendari akan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers Indonesia (Nezar Patria), Ketua AJI Indonesia (Eko Maryadi) dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Brigjed Pol. Ngadiono).
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Dialog dan Workshop, Asdar Zuula, Peserta kegiatan dibagi dua sesi. Peserta dialog terdiri, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Se-Sulawesi Tenggara, Humas 13 kabupaten-kota, Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Humas Kejaksaan Negeri, Humas Pengadilan Tiggi, Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Humas perbangkan dan Humas Perusahaan Swasta.
Sedangkan Peserta dialog dan workshop, pimpinan redaksi dan Pimpinan Media di kota kendari, Anggota AJI Kendari, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, Humas Polda Sultra, NGO/LSM.
Menurutnya, kegiatan Dialog dan Workshop bertujuan untuk meneguhkan eksistensi Pers sebagai agen kebenaran, meletakkan Etika Jurnalisme diatas kepentingan Media Pers, " Menjamin penegakkan hukum kasus pers, belajar bersama untuk menguatkan pemahaman dalam praktik kerja-kerja jurnalis, memperkuat komitmen, keterbukaan dan kesungguhan serta tanggung jawab pelaku media, membangun kepedulian berbagai pihak, untuk merespon tindakan yang dilakukan para wartawan bodrex dan NGO bodrex, dan membangun dukungan kepada semua pihak baik pemerintah/ swasta dalam menyikapi perilaku para wartawan bodrex dan NGO bodrex," terang Asdar dalam rilis persnya, Minggu (22/9/201r).
Lanjut Asdar, setelah kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman bersama semua pihak terhadap Eksistensi dan akuntabilitas Pers sebagai agen kebenaran. "mengedepankan etika dalam praktek jurnalisme, kepastian hukum dalam penegakkan hukum kasus pers, lahirnya komitmen dari para peserta dialog, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah untuk lebih selektif memberikan izin terhadap pelaku yang senantiasa mengatasnamakan Jurnalis maupun NGO dan menindak tegas oknum yang senantiasa bekerja mencari keuntungan pribadi dengan mengatas namakan Media/NGO," tutupnya. (qq)
Dalam acara Dialog itu, AJI Kendari akan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers Indonesia (Nezar Patria), Ketua AJI Indonesia (Eko Maryadi) dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Brigjed Pol. Ngadiono).
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Dialog dan Workshop, Asdar Zuula, Peserta kegiatan dibagi dua sesi. Peserta dialog terdiri, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Se-Sulawesi Tenggara, Humas 13 kabupaten-kota, Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Humas Kejaksaan Negeri, Humas Pengadilan Tiggi, Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Humas perbangkan dan Humas Perusahaan Swasta.
Sedangkan Peserta dialog dan workshop, pimpinan redaksi dan Pimpinan Media di kota kendari, Anggota AJI Kendari, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, Humas Polda Sultra, NGO/LSM.
Menurutnya, kegiatan Dialog dan Workshop bertujuan untuk meneguhkan eksistensi Pers sebagai agen kebenaran, meletakkan Etika Jurnalisme diatas kepentingan Media Pers, " Menjamin penegakkan hukum kasus pers, belajar bersama untuk menguatkan pemahaman dalam praktik kerja-kerja jurnalis, memperkuat komitmen, keterbukaan dan kesungguhan serta tanggung jawab pelaku media, membangun kepedulian berbagai pihak, untuk merespon tindakan yang dilakukan para wartawan bodrex dan NGO bodrex, dan membangun dukungan kepada semua pihak baik pemerintah/ swasta dalam menyikapi perilaku para wartawan bodrex dan NGO bodrex," terang Asdar dalam rilis persnya, Minggu (22/9/201r).
Lanjut Asdar, setelah kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman bersama semua pihak terhadap Eksistensi dan akuntabilitas Pers sebagai agen kebenaran. "mengedepankan etika dalam praktek jurnalisme, kepastian hukum dalam penegakkan hukum kasus pers, lahirnya komitmen dari para peserta dialog, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah untuk lebih selektif memberikan izin terhadap pelaku yang senantiasa mengatasnamakan Jurnalis maupun NGO dan menindak tegas oknum yang senantiasa bekerja mencari keuntungan pribadi dengan mengatas namakan Media/NGO," tutupnya. (qq)
