Swarasultra.com, Kendari - Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Sultra) memberlakukan siaga satu pada enam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.
Seluruh kepala lapas dan kepala rutan di Sulawesi Tenggara, hadiri rapat koordinasi antisipasi dini aksi kerusuhan di dalam lapas dan rutan. Pertemuan itu dilakukan menyusul adanya kerusuhan di lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara (Foto : Swarasultra.com)
"Status siaga berlaku sejak Puasa Ramadhan 1434 Hijriah yang lalu sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam Lapas dan Rutan," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM Sultra Sarlotha Merahabiah di kantornya, Selasa (20/8/2013).
Kata Sarlotha, pihaknya berencana mengandeng aparat kepolisian untuk pengamanan di Lapas dan Rutan di Sultra. Namun hal itu harus dituangkan dalam nota kesepakatan. Karena selama ini Kemenhukum dan HAM hanya melakukan pengamanan secara internal di Lapas dan Rutan.
“Tanggal 28 Agustus ini kami akan mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk membahas pengamanan dalam Lapas dan Rutan,” ungkapnya.
Menurut Sarlotha, antisiapasi kerusuhan di Lapas dan Rutan juga dilakukan dengan cara memberikan hak narapidana berupa remisi atau pengurangan hukuman berkenaan dengan hari besar keagamaan atau Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus.
Namun demikian lanjutnya, hal yang tidak kalah penting dilakukan petugas Lapas dan Rutan serta pejabat Kemenkum dan HAM Sultra harus memperlakukan narapidana dan tahanan sebagai binaan.
"Narapidana dan tahanan adalah pelanggar hukum tetapi punya perasaan sehingga kalau diperlakukan secara wajar tidak akan mudah terpancing dengan ajakan melakukan pengrusakan atau pembakaran," katanya.
Sarlotha melanjutkan, pihaknya juga telah mengidentifikasi beberapa potensi yang dapat menimbulkan kerusuhan dalam lapas dan rutan. Seperti populasi terpidana dan tahanan yang melebihi kapasitas dan kesalah pahaman antarnarapidana. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung, seperti tempat tidur, makanan, air minum dan penerangan lampu harus mendapat perhatian.
"Bayangkan kalau tidak ada air untuk mandi atau cebo pasti memancing kemarahan narapidana. Juga kalau padam lampu pasti menimbulkan kegaduhan," kata Sarlotha.
Data Kemenkum dan HAM menyebutkan jumlah tahanan per 26 Juli 2013 yang tersebar pada enam lapas dan rutan se-Sultra sebanyak 1.737 orang. Dari jumlah tersebut tercatat 754 orang tahanan dan 983 narapidana. (adm)
