SP Kendari Gelar Diskusi Peringati Hari Perempuan

Foto : Kiki Andi Pati

 

Kendari - Kualitas legislator perempuan di DPRD  di Kota Kendari  harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, peran legislator dalam menyikapi berbagai persoalan perempuan dianggap masih kurang. Misalnya, Persoalan  buruh migrasi, traffiking(perdagangan perempuan), kekerasan anak perempuan dan lain-lain harus dibuat dalam peraturan daerah. 

Kondisi ini sangat dibutuhkan peran perempuan yag ada di DPRD Kota Kendari.  Hal itu diungkapkan oleh ketua badan eksekutif komonitas  Solidaritas Perempuan (SP) Kota Kendari, Sulhani kepada sejumlah rekan media saat ditemui dalam acara peringatan hari perempuan internasional di Kota Kendari , Jumat (8/3).

Menjelang pemilu 2014 SP menyeruhkan perempuan untuk mimilih keterwakilan perempuan yang memiliki latar belakang Sumber Daya Manusia (SDA) tinggi, sehingga dapat menyuarakan berbagai persoalan perempuan.

 Menurut Sulhani jelang Pemilu 2014, rencananya SP Kota kendari akan melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan Calon Anggota Legislativ dengan harapan perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Kendari nanti benar-benar mengerti fungsi dewan dan dapat menjadi corong kepentingan perempuan. 

“ Dari catatan SP, berbagai persoalan perempuan seperti buruh migran, traffiking, HIV/AIDS, penggeloaan Sumber Daya Manusia dan pengutan organisasi baik di pemerintahan maupun swasta masih banyak ditemukan. 

Olehnya  itu, SP memandang perlu adanya perbaikan upaya-upaya menguatkan keberpihakan perempuan baik dalam pemerintahan maupun sisi  lainnya. Sebenarnya sudah cukup banyak anggota DPRD dari perempuan. 

Sebut saja di DPRD Kota Kendari. Namun, hal itu tidak menjadi persolan perempuan dapat dikurangi. Saya kira perlu adanya pendidikan politik dan pemilihan calon perempuan di legislativ yang betul-betul mengerti persoalan perempuan hari ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sulhani mengatakan di Sultra masih banyak persoalan perempuan. Di Kabupaten Konawe misalnya, peralihan lahan perkebunan menjadi lahan kelapa sawit sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat ,terutama perempuan.

 “ Perempuanlah yang merasakan langsung akibat dari mahalnya harga bahan makanan.  Selain itu, pelanggaran hak-hak buruh sawit perempuan yang bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja. Mereka melakukan pekerjaan berat  tanpa menggunakan alat pelindung seperti melakukan pemupukan dan penyemprotan tanpa menggunakan masker sehingga rentan mengidap gangguan reproduksi,” paparnya. (qq)