KENDARI - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Sultra Menggugat (BMSM), menyegel Kantor Kementerian Agama setempat, Rabu (13/3/2013). Aksi itu dilakukan setelah massa melakukan razia dalam kantor tersebut dan tidak berhasil menemukan Kepala Kantor Kementerian Agama Sultra.
Sebelumnya, para pengunjukrasa membuka portal yang menutup pintu
gerbang, agar mikrolet yang ditumpangi bisa masuk ke halaman Kantor Kemenag
Sultra. Dalam Orasinya, mahasiswa mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama
Sultra, Muchlis A.Mahmud mundur dari jabatannya, karena dinilai bertindak otoriter
dalam menyusun komposisi pejabat strukturan di lingkup Kemenag Sultra.
Erwin Labora selaku koordinator lapangan menyatakan, Kepala
Kemenag Sultra dalam mengangkat dan melantik kepala bidang dan keagamaan
diduduki oleh pejabat yang bukan berasal dari latar pendidikan. Namun yang
dilantik adalah kroninya dan kelompok tertentu. “ Kakanwil Menag tidak memahami
makna reformasi birokrasi yang sesungguhnya, sehingga ada dokter manajemen
pendidikan dengan golongan kepangkatan IV/a hanya menjadi staf di bidang
madrasyah. Apakah karena doktor itu bukan kroni Kepala Kemenag? ,” teriak Erwin
di depan pintu masuk kantor Kemenag Sultra.
Tudingan kelompok pendemo yang
dialamatkan kepada Kepala Kantor Kemenag tersebut, yakni terkait pengangkatan
beberapa pejabat eselon di lingkup Kemenag Sultra, dimana beberapa pejabat yang
telah dilantik belum memenuhi kriteria kepangkatan dan kompetensi. Lebih
ironisnya lagi, pengangkatan pejabat tersebut tidak berdasarkan rapat Badan
pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Aksi unjukrasa untuk kesekian kalinya di kantor Kemenag Sultra
dilakukan, karena massa Barisan Masyarakat Sultra Menggugat tidak pernah
ditemui Kepala Kemenag setempat. Padahal
sebelumnya, DPRD Sultra sudah melakukan mediasi Kepala Kemenag dengan para
pendemo tersebut.
Menanggapi aksi unjukrasa Mahasiswa, Kepala bagian tata
usaha Kemenag Sultra, Hasanuri mengatakan, tidak ada pergantian atau nonjob. Sebab
yang benar adalah pengukuhan beberapa pejabat menysusul adanya nomenklatur
baru, setelah Menteri Agama menerbitkan surat keputusan. “ tidak benar apa yang
disuarakan para pendemo. Yang benar adalah pergantian pejabat yang sudah
pensiuan dan mengisi jabatan yang kosong, terus dikatakan tidak mewakili
seluruh etnis di Sultra juga tidak benar,” terangnya di kantor Kemenag Sultra.
Dijelaskan Hasanuri, nama-nama pejabat yang dikukuhkan itu
juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI, berdasarkan kajian dari
Baperjakat. (qq)
