Swarasultra.com, Kendari - Maraknya penggunaan Plat Nomor "Jendral" oleh
kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua pada kendaraan tertentu di
Provinsi Sulawesi Tenggara, menuai protes dari mahasiswa yang menamakan
diri Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2-SULTRA)
Aksi protes oleh AP2- Sultra dilakukan dengan mendatangi
gedung DPRD Sultra, Senin (3/12). Massa meminta DPRD Sultra untuk segera
memanggil seluruh instansi yang terkait penerbitan dan penggunaan plat
nomor jendral, karena merugikan negara pada sektor pajak.
"Kami minta agar DPRD Sultra memanggil seluruh instansi yang terkait pada penerbitan dan penggunaan plat nomor Jendral, karena kami ketahui, plat nomor jendral merupakan pesanan khusus,yang terindikasi diperjualbelikan sehingga mengurangi PAD," tegas koordinator aksi, Hasanuddin saat orasi di DPRD Sultra.
Sementara itu, Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Sultra La Pili yang menerima perwakilan AP2 di ruanganya mengatakan, mendukung aksi AP2-Sultra, karena menurutnya, pajak kendaraan merupakan pendapatan terbesar terhadap APBD.
"Saya mendukug aksi kawan-kawan, dan akan memanggil instansi terkait diantaranya, Samsat atau Kepolisian, Dinas Pendapatan Dan asset Daerah (Dispenda- Sultra), ini karena berkaitan dengan pembahasaan anggaran, bukan karena adanya aksi dari mahasiswa, namun kata dia, aksi mahasiswa menjadi bahan evaluasi terhadap instansi terkait," jelas La Pili di ruang kerjanya Senin, (3/12).
Pada pertemuan tersebut, massa AP2-Sultra, menyerahkan foto copy data temuan tentang plat nomor jendral di Sultra. (adm)
"Kami minta agar DPRD Sultra memanggil seluruh instansi yang terkait pada penerbitan dan penggunaan plat nomor Jendral, karena kami ketahui, plat nomor jendral merupakan pesanan khusus,yang terindikasi diperjualbelikan sehingga mengurangi PAD," tegas koordinator aksi, Hasanuddin saat orasi di DPRD Sultra.
Sementara itu, Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Sultra La Pili yang menerima perwakilan AP2 di ruanganya mengatakan, mendukung aksi AP2-Sultra, karena menurutnya, pajak kendaraan merupakan pendapatan terbesar terhadap APBD.
"Saya mendukug aksi kawan-kawan, dan akan memanggil instansi terkait diantaranya, Samsat atau Kepolisian, Dinas Pendapatan Dan asset Daerah (Dispenda- Sultra), ini karena berkaitan dengan pembahasaan anggaran, bukan karena adanya aksi dari mahasiswa, namun kata dia, aksi mahasiswa menjadi bahan evaluasi terhadap instansi terkait," jelas La Pili di ruang kerjanya Senin, (3/12).
Pada pertemuan tersebut, massa AP2-Sultra, menyerahkan foto copy data temuan tentang plat nomor jendral di Sultra. (adm)
