QQ Blog Berita, KENDARI - Setelah ratusan warga Wawonii menduduki gedung DPRD Sultra untuk mendesak pemekaran, kini giliran Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Buton Tengah (APMA), Selasa (18/12/2012) mendatangi gedung DPRD Sulawesi Tenggara.
Mereka menuntut percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Pasalnya, daerah mereka merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam agenda pemekaran dan telah ditinjau langsung oleh komisi II DPR RI dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Koordinator aksi APMA, Syarifuddin La Reeno dalam orasinya menyatakan, tidak ada alas an untuk tidak memekarkan Buton Tengah, apalagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Buteng menginginkan untuk lepas dari Kabupaten Buton.
“Harapan untuk pemekaran Buton Tengah yaitu ketika telah menjadi sebuah daerah yang otonom, maka daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan untuk mensejahterakan rakyat,” teriak Syarifuddin di gedung DPRD Sultra, Selasa (18/12/2012).
Oleh karena itu, massa mendesak DPRD Sultra untuk menyampaikan tuntutannya ke komisi II DPR-RI dan DPOD. Mendukung upaya yang dilakukan Bupati Buton, Gubernur Sultra, DPRD dan tim pemekaran yang telah berjuang untuk percepatan pemekaran Buton Tengah.
Ketua Komisi 1 DPRD Sultra, bersama dua orang anggota DPRD asal daerah pemilihan empat, yakni Suwandi Andi dan La Ode Diki mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi desakan pemekaran Buteng.
Mereka menuntut percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Pasalnya, daerah mereka merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam agenda pemekaran dan telah ditinjau langsung oleh komisi II DPR RI dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Koordinator aksi APMA, Syarifuddin La Reeno dalam orasinya menyatakan, tidak ada alas an untuk tidak memekarkan Buton Tengah, apalagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Buteng menginginkan untuk lepas dari Kabupaten Buton.
“Harapan untuk pemekaran Buton Tengah yaitu ketika telah menjadi sebuah daerah yang otonom, maka daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan untuk mensejahterakan rakyat,” teriak Syarifuddin di gedung DPRD Sultra, Selasa (18/12/2012).
Oleh karena itu, massa mendesak DPRD Sultra untuk menyampaikan tuntutannya ke komisi II DPR-RI dan DPOD. Mendukung upaya yang dilakukan Bupati Buton, Gubernur Sultra, DPRD dan tim pemekaran yang telah berjuang untuk percepatan pemekaran Buton Tengah.
Ketua Komisi 1 DPRD Sultra, bersama dua orang anggota DPRD asal daerah pemilihan empat, yakni Suwandi Andi dan La Ode Diki mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi desakan pemekaran Buteng.
“Jadi tanggal 6 januari tahun depan aka nada presentase lagi untuk beberapa daerah yang belum disetujui untuk menjadi daerah otonomi baru. Pemekaran bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kebutuhan masyarakat sultra juga,” ungkap Suwandi Andi dihadapan pendemo.
Sementara itu, Ketua komisi 1 DPRD Sultra, Harun Rahim mengaku, pihaknya telah bekerja maksimal agar 6 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan di DPR RI dan DPOD.
“Kepala daerah kabupaten induk sudah diundang langsung pada rapat di Jakarta. Ada lima penekanan untuk Bupati dan DPRD, yaitu lokasi ibukota, penyerahan asset, SDM, batas wilayah serta kesanggupan Kabupaten Induk untuk melakukan pembinaan kepada DOB,” jelasnya.
Mendengar penjelasan anggota DPRD Sultra, massa APMA kemudian membubarkan diri dengan tertib dan akan kembali mendatangi gedung dewan. (qq)
Sementara itu, Ketua komisi 1 DPRD Sultra, Harun Rahim mengaku, pihaknya telah bekerja maksimal agar 6 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan di DPR RI dan DPOD.
“Kepala daerah kabupaten induk sudah diundang langsung pada rapat di Jakarta. Ada lima penekanan untuk Bupati dan DPRD, yaitu lokasi ibukota, penyerahan asset, SDM, batas wilayah serta kesanggupan Kabupaten Induk untuk melakukan pembinaan kepada DOB,” jelasnya.
Mendengar penjelasan anggota DPRD Sultra, massa APMA kemudian membubarkan diri dengan tertib dan akan kembali mendatangi gedung dewan. (qq)
