Swarasultra.com, Kendari - Sejumlah Parpol di Sultra enggan menghadiri pertemuan yang digelar Panwaslu setempat, untuk membahas pelaksanaan pemilu Gubernur Sulawesi Tenggara 4 November mendatang.
Anggota Panwaslu Sultra, Darmono mengatakan, pihaknya telah menyampaikan undangan kepada 14 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sultra. Tetapi yang memenuhi undangan hanya tiga parpol yakni, Golkar, PAN dan PKS. Namun pihaknya tetap masih memaklumi.
"Sampai kini belum ada konfirmasi dari pengurus partai politik, kemungkinan pengurus parpol punya kesibukan lain sehingga tidak bisa hadir," ungkapnya kepada sejumlah jurnalis di Sekretariat Panwaslu Sultra, Sabtu (28/7).
Menurutnya, undangan tersebut bermaksud untuk mengajak sejumlah partai politik mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga hal-hal yang bisa mencederai pelaksanaan pesta demokrasi dapat dieleminir sedini mungkin.
Meski demikian, tambah Darmono, pihaknya tak putus harapan. Sebab, dalam waktu dekat Panwaslu akan mengagendakan kembali pertemuan dengan pengurus partai politik.
Sebelumnya, Panwaslu Sultra mengundang 14 partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat, Sabtu (28/7). Pertemuan untuk membahas proses pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur Sultra.
Pengawasan dalam tahapan Pilgub cukup beralasan, sebab Panwaslu mendapat laporan dari tingkat bawah tentang masih adanya kejanggalan kinerja KPU di Kabupaten dan Kota terkait belum ditempelnya data pemilih sementara (DPS) di setiap kantor desa/kelurahan. Padahal batas pemuktahiran DPS dari DP4 akan berakhir tanggal 30 juli. (adm)
"Sampai kini belum ada konfirmasi dari pengurus partai politik, kemungkinan pengurus parpol punya kesibukan lain sehingga tidak bisa hadir," ungkapnya kepada sejumlah jurnalis di Sekretariat Panwaslu Sultra, Sabtu (28/7).
Menurutnya, undangan tersebut bermaksud untuk mengajak sejumlah partai politik mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga hal-hal yang bisa mencederai pelaksanaan pesta demokrasi dapat dieleminir sedini mungkin.
Meski demikian, tambah Darmono, pihaknya tak putus harapan. Sebab, dalam waktu dekat Panwaslu akan mengagendakan kembali pertemuan dengan pengurus partai politik.
Sebelumnya, Panwaslu Sultra mengundang 14 partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat, Sabtu (28/7). Pertemuan untuk membahas proses pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur Sultra.
Pengawasan dalam tahapan Pilgub cukup beralasan, sebab Panwaslu mendapat laporan dari tingkat bawah tentang masih adanya kejanggalan kinerja KPU di Kabupaten dan Kota terkait belum ditempelnya data pemilih sementara (DPS) di setiap kantor desa/kelurahan. Padahal batas pemuktahiran DPS dari DP4 akan berakhir tanggal 30 juli. (adm)
