Swarasultra.com, Kendari - Penurunan pagu raskin untuk RTS di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Mei-Desember tahun ini, sesuai hasil olahan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan).
(Foto : Ilustrasi)
Menurut Dany Jaelani dari BPS Sultra pada hearing di DPRD Sultra, Kamis (12/7) pagu raskin tidak mengalami penurunan sesuai dengan hasil surveinya. Namun TNP2K mengolah data tersebut untuk selanjutnya dijadikan rujuakan untuk menetapkan RTS raskin.
Berdasar data BPS Sutra jumlah RTS raskin dari 253.157 naik menjadi 287.911 tahun ini, namun oleh TNP2K turun menjadi 166.021 gakin atau mengalami penurunan yang sangat signifikan sekitar 34 persen.
Ditempat yang sama, Kepala Divre Bulog Sultra, Imran R Aminuddin mengatakan, Pagu Raskin untuk Sultra sudah tiba bisa diubah. Meski ia dan beberapa daerah yang mengalami penurunan sudah pernah meminta penambahan pada rakor dengan Kementerian Kesra di Manado beberapa bulan lalu.
Akibat penurunan pagu raskin itu, ada lima kepala daerah yang belum menandatangani SK persetujuan penyaluran raskin. "Jika hal ini dibiarkan, maka akan berdampak terhadap stok beras dan penyerapan beras Bulog yang selama ini menjadi tugas kami," ujarnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Kota Kendari, Ana Susanti, menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyalurkan raskin kepada RTS selama dua bulan. Pasalnya, raskin yang seharusnya diberikan pada Juni lalu, belum disalurkan.
"Memang sedikit terlambat karena kami belum bisa menerima penurunan RTS yang terjadi di Kota Kendari yakni 19.525 menjadi 10.248, tetapi mau atau tidak kami juga sudah harus menyalurkan karena masih ada RTS yang berhak menerima, jadi kami pikirkan yang ada dulu," katanya kepada rekan media ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (12/7).
Keterlambat dalam menyalurkan raskin kata Ana, sebab Walikota Kendari, Asrun belum mau menandatangani SK yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait jumlah penurunan RTS. "Penurunannya terjadi di pertengahan tahun, sehingga menjadi kesulitan juga buat kami untuk menjelaskan, padahal pagu raskin yang diberikan jumlah tetap sama, kalau seperti ini pagu raskin kita lari di provinsi lain, hal itu yang membuat walikota belum mau menandatangi surat keputusan tersebut," jelasnya.
Namun demikian, pihak pemerintah tetap menanggapi masalah tersebut dengan lebih bijak, sehingga pihaknya memutuskan untuk menyalurkan sesuai dengan RTS yang baru, terkait RTS lama yang sudah tidak mendapatkan, pihaknya masih akan mencari solusi lain. (adm)
