Swarasultra.com, Kendari - DPRD Sulawesi Tenggara akan memanggil Pemerintah Provinsi Sultra. Pasalnya DPRD merasa tidak pernah dilibatkan dalam rencana reklamasi Teluk Kendari, yang rekomendasinya telah dikeluarkan Pemprov Sultra.
Suaasana teluk Kendari yang akan mengalami pengerukan (Foto : Swarasultra.com)
"Kita sayangkan kenapa Pemprov Sultra terburu-buru mengeluarkan rekomendasi menyetujui reklamasi. Kita tidak tahu menahu adanya reklamasi teluk. Pemprov Sultra tidak pernah mengkordinasikan hal ini pada kita," jelas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, La Pili, Jumat (15/6).
La Pili juga mengungkapkan meskipunpun kewenangan pengelolaan Teluk Kendari ada pada Pemkot, namun seharusnya keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak di daerah harus dikordinasikan dengan Dewan Sultra.
"Kita akan bahas secara internal masalah reklamasi teluk yang rekomendasi dikeluarkan Pemprov Sultra. Apakah ada mekanisme reklamasi yang dilanggar. Jika ada, maka tidak menutup kemungkinan kita akan tegur Pemprov Sultra," ujar legislator asal PKS Provinsi Sultra itu.
Sebelumnya, penggerukkan teluk dan rencana reklamasi Teluk Kendari belum mendapat rekomendasi DPRD Sultra, Persetujuan DPRD Kota dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS). Seperti yang disyaratkan permendagri No 1/2008. (adm)
